Politik sabun cuci 2 Milyar

Solusi Kita - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin heran dengan sejumlah pihak yang mempermasalahkan Presiden Joko Widodo memborong sabun cuci sejumlah total Rp2 miliar.

Ngabalin menyebut pihak yang mempersoalkan sumber uang Jokowi untuk membeli sabun cuci itu tak melihat mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok penguasa. 

"Masa sih Rp2 miliar presiden tidak punya uang pribadi, yang benar saja," kata Ngabalin kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/1).

Ngabalin mengatakan Jokowi memahami aturan menggunakan uang operasional selaku presiden atau uang pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut politikus Partai Golkar itu, dirinya saja memiliki uang Rp2 miliar.

"Menggunakan uang pribadinya masa si enggak punya. Orang Ali Mochtar aja Rp2 miliar bisa (keluarin) kok, masa presiden enggak bisa," ujarnya.

Ngabalin menyatakan tujuan Jokowi merogoh kocek hingga Rp2 miliar membeli 100 ribu botol sabun cuci untuk membantu usaha kecil masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama Padawangi binaan Program Keluarga Harapan (KUBE PKH).

"Sekaligus memotivasi yang lain, dengan hasil melihat (belajar) dari internet bisa menghasilkan uang, kemudian dengan modal secukupnya bisa," tuturnya.

Ngabalin mengaku tak habis pikir Jokowi yang memborong sabun cuci hingga total Rp2 miliar diseret ke ranah politis. 

Menurut dia, lawan-lawan politik Jokowi sudah kehabisan bahan kritik sehingga masalah beli sabun menjadi persoalan.

"Masa yang begitu jadi bahan politik kaya tidak ada lagi bahan lain, mengkritik yang begitu. Digoreng terus, karena enggak ada bahan," ujarnya.

Jokowi memborong 100 ribu botol sabun milik salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati. Harga satu botol sabun cuci berisi satu liter itu Rp20 ribu. Dengan demikian, total uang yang harus dikeluarkan Jokowi total Rp2 miliar. 

Eli menyanggupi pesanan Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Eli menjanjikan bakal rampung memproduksi pesanan pada akhir Februari 2019.

Namun, aksi Jokowi memborong sabun cuci hingga mengeluarkan uang Rp2 miliar dikritik sejumlah pihak, salah satunya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan Jokowi harus menjelaskan uang yang digunakan untuk memborong 100 ribu botol sabun cuci saat berkunjung ke Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). 

"Yang penting pertanggungjawaban uangnya saja karena pejabat negara kan uangnya harus dipertanggungjawabkan, pajaknya dari mana, sumber uangnya dari mana," ujar Fahri.

Jokowi, kata Fahri, harus mengumumkan apakah uang tersebut menggunakan kas negara atau bagian dari alokasi anggaran tim kampanye pemenanganannya sebagai calon presiden nomor urut 01.

"Uang (harus jelas) dari siapa. Kecuali kalau dia bilang itu uang dari tim sukses, ya masukin itu ke anggaran tim sukses," kata Fahri.

Jokowi memiliki dana operasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Preside dan Wakil Presiden.

Dalam aturan itu Pasal 2 ayat (4) tertulis, "Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat digunakan untuk membiayai keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan."

penulis - Saiful Chamdi

terkait - politik uang dalam pilkades,politik uang ketat,politik uang longgar,politik uang iwan fals,politik uang di indonesia,politik uang ketat dan politik uang longgar,politik uang dalam islam,politik uang gunting,politik uang adalah,politik uang adalah pdf,politik uang arinal,politik uang arinal nunik,politik uang adalah dosa,politik uang longgar adalah,politik uang di amerika,politik uang bawaslu,politik uang bangkalan,dampak politik uang bagi masyarakat,dampak politik uang bagi demokrasi,politik uang di bangkalan,politik uang lebak banten,deklarasi tolak politik uang bawaslu,bahaya politik uang,politik uang untuk caleg,contoh politik uang,contoh politik uang ketat,contoh politik uang dalam pemilu,penyebab politik uang dan cara mengatasinya,politik uang dalam pemilu,politik uang dalam pemilu 2019,politik uang dalam uu pemilu,politik uang pilkada muara enim,efek politik uang,essay politik uang,ebook politik uang,editorial politik uang,politik uang iwan fals chord,politik uang serangan fajar,politik uang lagu iwan fals,fenomena politik uang dalam pilkada,fenomena politik uang,faktor politik uang,foto politik uang,fakta politik uang,politik uang golkar,politik uang gerindra,gambar politik uang,politik uang haram,mengapa politik uang harus dihindari,politik uang itu haram,hukum politik uang,hukuman politik uang,hukum politik uang dalam pemilu,hindari politik uang,politik uang indonesia,politik uang itu apa,politik uang iwan,politik itu uang,politik uang jokowi,politik uang jurnal,politik uang jateng,politik uang pilkada jatim,politik uang pilgub jatim,jurnal politik uang pdf,jurnal politik uang dalam pemilu,jenis politik uang,politik uang ketat apa saja yang bisa mengatasi inflasi,politik uang ketat dan longgar brainly,politik uang kudus,politik uang lirik,politik uang lampung,politik uang lucu,politik uang lahat,politik uang lirik chord,politik uang la nyalla,politik uang menurut islam,politik uang menurut undang undang,politik uang mp3,politik uang merusak demokrasi,politik uang menurut pandangan pancasila,politik uang makalah,politik uang masih marak,politik uang menjadi faktor penentu dalam pemilu,politik uang menurut ahli,pasal politik uang uu no 7 tahun 2017,nasehat politik uang,opini politik uang,politik uang pilkades,politik uang pemilu,politik uang pilkada,politik uang pileg,politik uang ppt,politik uang piss ktb,politik uang pilpres 2019,politik uang pilgub lampung,quote politik uang,politik uang racun demokrasi,politik uang reuni 212,politik uang dalam reses,dampak negatif politik uang raffles,resiko politik uang,politik uang saat pemilu,politik uang sandi,politik uang suap,politik uang saat,politik uang dan sara,politik uang di sumut,politik uang pilkada sumut,politik uang temanggung,politik uang tsm,politik uang tulungagung,politik uang temanggung 2018,politik uang tirto,politik uang tanggamus,politik uang tahun 2014,politik uang tidak,politik tanpa uang,politik uang dalam pemilihan umum,uud politik uang,undang2 politik uang,unsur politik uang,uu politik uang pilkades,uu politik uang,uu tentang politik uang,uu yang mengatur politik uang,uu pidana politik uang,uu pemilu politik uang,video politik uang,politik uang wikipedia,waspada politik uang,politik uang 2018,politik uang 2019,politik uang 2014,kasus politik uang 2018